Riau - Upaya hukum PT Torus Ganda terkait gugatan Yayasan Riau Madani atas kebun sawit seluas 5.600 hektare kandas. Diketahui lahan tersebut dalam kawasan hutan yang berada di Rokan Hulu, Riau.
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan PT Torus Ganda atas putusan Pengadilan Tinggi Riau yang sebelumnya mengabulkan banding Yayasan Riau Madani.
Kini, kebun sawit tersebut pun harus ditebang dan dikembalikan ke fungsi awal sebagai hutan. Lahan kebun tersebut kemudian harus dikembalikan ke negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Putusan MA bernomor: 2671 K/Pdt/2023. ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim MA pada Senin, 13 November 2023 silam berbunyi di dalamnya "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Torus Ganda.
Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Riau Madani, Surya Darma S.Ag, SH, MH menyatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan salinan putusan pada Selasa (2/4/2024) sore tadi. Surya menyampaikan apresiasi atas putusan MA yang sangat pro pada upaya penyelamatan hutan tersisa di Riau sebagaimana hal itu merupakan spirit perjuangan Yayasan Riau Madani.
"Sejak awal kami meyakini gugatan kami seharusnya dapat diterima. Dan hal itu dipenuhi oleh yang mulia majelis hakim banding. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus mengawal putusan ini," tegas Surya Darma.
Dengan terbitnya putusan MA ini, maka semakin memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Riau yang sebelumnya telah mengabulkan banding Yayasan Riau Madani. Adapun putusan banding PT Riau tertuang dalam putusan nomor register perkara 26/PDT-LH/2023/PT PBR pada Selasa, 21 Maret 2023 silam.
Kronologi Gugatan Yayasan Riau Madani
Yayasan Riau Madani yang selama belasan tahun dikenal aktif memperjuangkan penyelamatan hutan, mendaftarkan gugatan ini ke PN Pasir Pangaraian pada 28 Juni 2022 silam. Adapun gugatan ini terdaftar dengan nomor register perkara: 39/Pdt.G/LH/2022/PN Prp.
Yayasan Riau Madani menyeret PT Torus Ganda sebagai tergugat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai turut tergugat.
Namun, pada 27 Desember 2022 lalu, majelis hakim PN Pasir Pangaraian menolak gugatan Yayasan Riau Madani. Adapun trio majelis hakim yang menolak gugatan tersebut yakni Geri Caniggia sebagai ketua majelis, Jatmiko Pujo Raharjo serta Gilar Amrizal masing-masing merupakan anggota majelis hakim.
Namun, dilandasi keyakinan gugatannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan, Yayasan Riau Madani mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Riau. Pada Kamis, 26 Januari 2023 permohonan banding pun dikirimkan dengan nomor surat berkas banding nomor: W4.U7/286/HK.02/ I/2023. Pada Selasa, 21 Maret 2023, permohonan banding Yayasan Riau Madani diterima oleh PT Riau.
Putusan banding PT Riau kemudian mengabulkan sebagian besar gugatan Yayasan Riau Madani. Dalam gugatan awalnya, Yayasan Riau Madani meminta majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa status objek sengketa seluas 5.600 hektare adalah kawasan hutan.
Yayasan Riau Madani juga meminta majelis hakim menghukum tergugat untuk memulihkan objek sengketa dalam kondisi sediakala dengan menebang tanaman sawit dan menggantinya dengan tanaman kehutanan (reboisasi) lalu menyerahkannya kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia).
Yayasan Riau Madani sebenarnya juga meminta majelis hakim menghukum PT Torus Ganda untuk menyetorkan dana jaminan pemulihan hutan kepada KLHK sebesar Rp 560 miliar atau Rp 100 juta per hektar. Serta menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap harinya, apabila PT Torus Ganda lalai melaksanakan putusan.
Atas putusan banding PT Riau ini, ternyata PT Torus Ganda mengajukan kasasi. Hingga akhirnya MA pada Senin, 13 November 2023 silam menolak kasasi PT Torus Ganda.
#Porprov Riau
